Timeline Akhir Tahun Anggaran 2015

Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2015 telah diatur dalam PER-24/PB/2015<br /> Disini kami menampilkan Timeline Akhir Tahun Anggaran 2015 dalam bentuk infografik alih-alih dalam bentuk tabel, agar anda bisa lebih mudah memahaminya.<br /> Apa yang kami tampilkan untuk membantu anda menyampaikan SPM/RPD/Kontrak dll bukan pada saat deadlinemya melainkah lebih kepada sebelum batas waktunya. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan SPM dan antrian yang panjang di KPPN.<br /> <br /> Semoga akhir tahun ini bisa kita lalui dengan aman dan lancar.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://kppnternate.net/batas-pengajuan-spm-rpd-dan-data-kontrak-sesuai-per-24pb2015" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank"><img alt="http://kppnternate.net/batas-pengajuan-spm-rpd-dan-data-kontrak-sesuai-per-24pb2015" border="0" height="102" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCc8vcqVjm-01Dym76hxUljdCeYNjN2n2MrnEqUEZEFrrvmAxlRAdUJnos3UhzJvH1L6Cx3JGXp3TGhFi8ivF5HM_wE7QUwB9gsMxCVP3RLQ8e_zcmvwfhd9Xv4o5IOMzAtLbgG_wFiOk/s320/Timeline+LLAT+2015.jpg" width="320" /></a></div> <br />

Timeline Akhir Tahun Anggaran 2015

Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2015 telah diatur dalam PER-24/PB/2015 Disini kami menampilkan Timeline Akhir Tahun Anggaran 2015 dala...

Baca selengkapnya »

Visi dan Misi KPPN

<div> <strong>Visi dan Misi KPPN</strong></div> <div> <strong> </strong></div> Tugas dan fungsi Kantor <a class="alrptip" href="http://kppnternate.net/informasi/jam-kerja-kppn-ternate-selama-bulan-ramadhan-1434-h">Pelayanan</a> <a class="alrptip" href="http://kppnternate.net/surat-kppn/surat-kppn-penggunaan-kode-akun-uptup-dana-pinjamanhibah-luar-negeri">Perbendaharaan</a> Negara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/<a class="alrptip" href="http://kppnternate.net/surat-kppn/surat-kppn-penggunaan-kode-akun-uptup-dana-pinjamanhibah-luar-negeri">PMK</a>.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan adalah untuk mewujudkan<strong> </strong><br /> <br /> <strong>VISI</strong> :<br /> <em>“Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara Di Daerah Yang Profesional, Transparan, Dan Akuntabel Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima”</em><br /> <br /> Untuk mencapai <em>VISI</em> tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara <a class="alrptip" href="http://kppnternate.net/berita/adipura-2013-sebuah-catatan-prestasi-kota-ternate-dan-tidore">Ternate</a> mengemban <strong> </strong><br /> <br /> <strong>MISI</strong>:<br /> <blockquote> <ul> <li>Menjamin kelancaran pencairan dana <a class="alrptip" href="http://kppnternate.net/artikel/pidato-kenegaraan-dan-rapbn-2014">APBN</a> secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;</li> <li>Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;</li> <li>Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.</li> </ul> </blockquote>

Visi dan Misi KPPN

Visi dan Misi KPPN   Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ...

Baca selengkapnya »

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) KPPN

<b>Tugas</b><br /> Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/<a class="alrptip" href="http://www.blogger.com/null">PMK</a>.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa tugas <a href="http://kppnternate.net/" rel="nofollow" target="_blank">KPPN</a> adalah :<br /> <blockquote> <ul> <li>Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum;</li> <li>Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran;</li> <li>Serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan/dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul> </blockquote> <b>Fungsi</b><br /> Fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara umum menyelenggarakan :<br /> <blockquote> <ul> <li>Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan ;</li> <li>Penerbitan surat pencairan dana dari kas negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara) ;</li> <li>Penyaluran pembiayaan atas beban APBN ;</li> <li>Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan ;</li> <li>Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari kas Negara ;</li> <li>Pengiriman dan penerimaan kiriman uang ;</li> <li>Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara ;</li> <li>Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri ;</li> <li>Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan <a class="alrptip" href="http://www.blogger.com/null">Pajak</a> ;</li> <li>Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi ;</li> <li>Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan ;</li> <li>Pelaksanaan kehumasan ;</li> <li>Pelaksanaan administrasi Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara.</li> </ul> </blockquote>

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) KPPN

Tugas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/ PMK .01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendera...

Baca selengkapnya »

KPPN - Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara

<span style="font-size: small;"><a href="http://www.kppnternate.net/" rel="nofollow" target="_blank">Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)</a> adalah instansi vertikal Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI yang menjalankan tugas & fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara mempunyai peran yang penting dalam proses pencairan dana APBN, penatausahaan penerimaan negara & pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Sejalan dengan reformasi birokrasi dalam rangka menuju tata kelola Pemerintahan Yang baik (<i>Good Governance</i>), KPPN sebagai salah satu unsur aparatur negara telah melakukan perubahan paradigma layanan dengan cara memberikan layanan yang cepat, tepat dan akurat, tanpa biaya serta proses pekerjaan yang transparan</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Menyusul telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 169/PMK.01/2012  tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal  Direktorat jenderal Perbendaharaan, Jumlah KPPN diseluruh Indonesia adalah 180 kantor (termasuk yang belum diresmikan).</span><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />

KPPN - Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemente...

Baca selengkapnya »